Portal Nasional RI

Subscribe to Portal Nasional RI feed
Updated: 48 min 49 sec ago

Menteri ESDM Yakinkan BP Berinvestasi di Indonesia

Fri, 11/02/2012 - 10:33

LONDON: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik berhasil meyakinkan perusahaan minyak Inggris British Petroleum (BP) untuk  berinvestasi di Indonesia.


Hal itu dilakukan Menteri Jero Wacik yang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kenegaraan di London, Inggris, sejak 30 Oktober hingga 3 November mendatang.

Kepala Biro Hukum dan Humas, Susyanto mengatakan salah satu bidang yang dibahas dalam kunjungan kenegaraan ini adalah sektor energi.

Mendahului kunjungan kenegaraan tersebut, dilaksanakan the 1st RI-UK Energy Dialogue pada 29-30 Oktober yang merupakan forum tukar menukar informasi di bidang minyak dan gas bumi, kelistrikan, mineral dan batubara, teknologi ramah lingkungan serta perencanaan energi.

Dalam pertemuan tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya

adalah kesepakatan kerja sama dalam bidang energy modeling, carbon capture and storage project (CCS), dan laboratorium energi masa depan.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas konsep Joint of Arrangement (JoA) on Energy antara Indonesia dan Inggris yang ditandatangani pada Kamis (1/11).

JoA on Energy fokus kepada isu-isu energi yang spesifik dan identifikasi peningkatkan kerja sama antara kedua negara dan disepakati untuk melaksanakan pertemuan rutin minimal dua tahun sekali.

Selain itu Menteri Jero Wacik juga berhasil meyakinkan Britih Petroleum (BP) untuk  berinvestasi sebesar US$12 miliar untuk membangun Kilang Train-3 lapangan Tangguh selain itu Premier Oil juga  akan melakukan investasi sebesar 700 juta dollar AS. (Ant/OL-11)



http://www.mediaindonesia.com/read/2012/11/02/359963/39/6/Menteri-ESDM-Yakinkan-BP-Berinvestasi-di-Indonesia
 

Pelaku Ekonomi di Jabar, 90% UMKM

Fri, 11/02/2012 - 10:04

GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan menegaskan, keberadaan Gedung Sentra Bisnis Koperasi (Senbik) dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Jl Soekarno-Hatta No 729C, Bandung, akan dimaksimalkan menjadi pusat pemasaran produk-produk Koperasi dan UMKM (KUMKM) dari seluruh Provinsi Jabar.

"Seperti kita ketahui bersama, jenis usaha yang tahan banting dan tak bergeming dan krisis ekonomi global, adalah UMKM dan Koperasi Di Jabar sendiri, pelaku ekonominya mayoritas atau sekitar 90 persen" adalah KUMKM," ungkap Gubernur saat serah-terima Gedung Senbik UMKM di Gedung Bandung. Rabu (31/10).

Ke depan, tegas Gubernur, kami komitmen akan terus menggiatkan aktivitas bisnis KUMKM. Selain hanya butuh modal kecil sekitar 15 persen dibanding industri pabrikan yang butuh modal 85 persen, KUMKM dapat merekrut jumlah tenaga sekitar 90 persen lantaran padat karya, dibanding industri pabrikan yang hanya menampung 10 persen tenaga kerja.

"Meski begitu, kedua jenis usaha itu kita butuhkan untuk membangun Jabar. Yang lebih utama lagi, kami akan membidik para enterpreneur dari kalangan generasi muda sehingga lebih dapat mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Yang pasti, pada akhir Desember 2012 ini, jumlah penduduk Jabar akan mencapai 44,5 juta.

Jumlah ini, adalah 20 persen dari total penduduk nasional. Jika kemenkop UKM bantu program di Jabar, sama saja telah mengentaskan 20 persen kemiskinan dan pengangguran di Jabar," tegas Gubernur Jabar.

Menanggapi pernyataan Gubernur Jabar tersebut, Sekretaris Menteri (Sesmen) Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Agus Muharam mengatakan, alokasi dana bantuan Kemenkop UKM untuk program di Provinsi Jabar adalah kedua terbesar, setelah Provinsi Jawa Timur (Jatim).

"Gedung Senbik UKM di Bandung ini, dibangun berdasarkan dana APBN alokasi dari Kemenkop UKM senilai Rp 11.4 miliar yang pembangunannya sudah dilakukan sejak 2007. Gedung ini akan menjadi pusat promosi dan pemasaran produk-produk UMKM di Jabar yang lumlahnya mencapai 90 persen. Kemenkop pun punya Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM yang siap membantu," papar Agus.

Sementara Deputi Pemasaran dan Jaringan Usaha Nedy Rail Naldy menambahkan, keberadaan Gedung Senbik UKM di Bandung ini, merupakan sarana gedung kelima dalam program promosi dan pemasaran KUMKM. Di antaranya gedung 1 SME Tower di Jakarta, gedung serupa di Manado, Makasar, dan Palembang. "Namun yang baru din serah terimakan kepada Pemprov, baru di Bandung ini," papar Nedy.

Upaya dan program promosi dan pemasaran Deputi Pemasaran dan Jaringan Usaha itu untuk mengantisipasi dan jalan dengan semakin berkembangnya KUMKM di Indonesia. Jumlah koperasi, kini telah mencapai 192.442 unit dan jumlah UMKM mencapai 55,2 juta. Dengan jumlah enterpreneur 1,6 persen dari total penduduk Indonesia.

 


http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1109:pelaku-ekonomi-di-jabar-90-umkm&catid=50:bind-berita&Itemid=97

Kemenpera Ajak Pemda Jatim Tuntaskan Rumah Tidak Layak Huni

Fri, 11/02/2012 - 09:45

SURABAYA – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepakat untuk bersinergi dalam program penuntasan rumah tidak layak huni di daerah tersebut. Untuk mewujudkan program tersebut Kemenpera mengingatkan kepada Pemda setempat untuk memiliki dan menjalankan grand strategy penuntasan RTLH dengan mengutamakan tuntas secara berjenjang.

“Pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpera hanya akan mendukung penuntasan RTLH yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya, Dr. Eko Heripoerwanto pada kegiatan Pembinaan Teknis Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat di di Hotel Inna Simpang, Surabaya, Rabu (31/10) kemarin.

Menurutnya, pelaksanaan BSPS  pada tahun 2013 ini ditandai dengan sejumlah perubahan penyelenggaraan. Beberapa perubahan tersebut  antara lain dalam hal pendataan, verifikasi dan registrasi yang dimulai pada T-1 paling lambat Bulan Nopember 2012 untuk pelaksanaan bantuan di tahun 2013, dilakukan secara on-line, serta keseluruhan proses tersebut dibawah koordinasi Pemprov.

Agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik, dirinya menambahkan, Pemda juga harus memiliki dan menjalankan grand strategy penuntasan RTLH dengan mengutamakan tuntas secara berjenjang. Pelaksanaannya dimulai dari yang terendah yaitu dari tingkat desa/ kelurahan kemudian kecamatan. “Pemda juga harus mempertimbangkan kapasitas organisasi, tenaga pendamping, dan pasokan material bangunan. Dan yang paling penting adalah bagaimana Pemda bisa menggalang dana dari pihak ke tiga untuk membantu masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka bisa memiliki rumah yang layak huni,” tandasnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, Ir. Gentur Prihantono menjelaskan, Pemprov Jawa Timur terus berupaya meningkatkan jumlah bantuan program renovasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat.  Berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah renovasi RTLH yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama periode 2009-2012 telah dilakukan terhadap 60.000 unit rumah.

Program tersebut, imbuhnya, dilaksanakan melalui kegiatan Bakti TNI Renovasi RTLH yang merupakan kerjasama Pemprov dengan Kodam V/ Brawijaya.  “Sampai dengan tahun 2013 diharapkan bisa terealisasi sejumlah 100.000 unit rumah. Kami harap program ini bisa membantu masyarakat agar bisa tinggal di rumah yang lebih layak,” terangnya.

Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim tersebut belum mampu menuntaskan RTLH di Provinsi Jawa Timur yang angkanya mencapai 324.000 unit rumah. “Kami berharap dengan dukungan dan bantuan dari Kemenpera khususnya program BSPS jumlah RTLH yang dibantu akan semakin banyak,” harapnya.

 


http://www.kemenpera.go.id/?op=news&act=detaildata&id=1435

Menakertrans Janji Sistem Alih Daya segera Dihapus

Fri, 11/02/2012 - 09:41

SIDOARJO: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menegaskan sistem alih daya (outsourcing) akan segera dihapus dalam waktu dekat setelah digodoknya Peraturan Menakertrans yang baru.

"Istilah outsourcing setelah peraturan ini keluar hendaknya tidak dipakai lagi. Dan tidak ada lagi istilah outsourcing di Indonesia," kata Muhaimin setelah berdialog dengan 34 perwakilan serikat pekerja/ buruh se-Jawa Timur di Hotel Utami Sidoarjo, Kamis (1/11).

Dengan adanya aturan baru itu nanti, akan memberikan kepastian hukum dan masa depan lebih baik bagi pekerja. Sebab selama ini diakui Muhaimin, banyak berjamurnya perusahaan outsourcing yang tidak sehat dan merugikan pekerja.

Di sisi lain, Muhaimin meminta pengusaha tidak khawatir dengan kebijakan baru ini. Sebab aturan baru menyangkut outsourcing ini tidak menutup model pemborongan pekerjaan. Aturan baru ini juga tidak menutup hubungan kerja langsung melalui perjanjian kerja berdasarkan waktu tertentu.

Menurut Muhaimin, kebijakan baru ini mengatur pola hubungan kerja. Jadi, outsourcing  ini diganti dengan istilah pemborongan pekerjaan atau kontrak kerja berdasarkan waktu. Dan aturannya hanya lima bidang tenaga kerja yang diperbolehkan menggunakan system pemborongan pekerjaan atau kontrak kerja.

Kelima bidang tenaga kerja yang diperbolehkan adalah catering, jasa transportasi, jasa pengamanan, cleaning service dan jasa penunjang pertambangan. Selain jenis lima bidang pekerjaan ini, perusahaan yang semula menggunakan sistem outsourcing diberi waktu transisi antara enam bulan hingga setahun untuk memperbarui sistem kerja.

"Jika masih ada perusahaan outsourcing bandel, ya sanksi administrasi mereka semua harus izin. Apabila tidak, ya dicabut izinnya," kata Muhaimin. (HS/OL-2)

 


http://www.mediaindonesia.com/read/2012/11/01/359875/4/2/Menakertrans-Janji-Sistem-Alih-Daya-segera-Dihapus
 

Habibie: PNT-PBT dapat tingkatkan nilai produk

Fri, 11/02/2012 - 09:38

Yogyakarta - Mantan Presiden BJ Habibie mengatakan untuk meningkatkan nilai suatu produk dapat dilakukan melalui proses nilai tambah yang dilanjutkan proses biaya tambah.

"Dengan proses nilai tambah (PNT) maksimal dan proses biaya tambah (PBT) minimal, produk yang ditawarkan akan dapat diterima pasar baik lokal, nasional, regional maupun global," katanya di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) VII/2012, untuk dapat memperoleh PNT maupun PBT dibutuhkan teknologi tepat guna, prasarana, sarana, dan sumber daya manusia yang terampil, berdisiplin, dan produktif.

"Upaya untuk meningkatkan nilai suatu produk ditentukan oleh hasil pemikiran dan pelaksanaan kualitas secara rinci baik untuk perangkat keras, perangkat lunak maupun perangkat otak," katanya.

Ketiga hal itu, kata dia, ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang bersangkutan.

"Produktivitas dan efisiensi sumber daya manusia itu dalam bekerja dan berkarya ditentukan oleh proses pembudayaan, proses pendidikan, dan wahana jam kerja," kata Habibie.

Ia mengatakan proses pembudayaan yang akan menentukan perilaku dan disiplin sumber daya manusia itu dibentuk oleh ibu, ayah, keluarga, dan lingkungan pergaulannya.

Proses pendidikan, menurut dia, akan menentukan kemampuan berpikir, berkarya, bekerja, dan menerapkan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan sumber daya manusia terampil.

"Wahana jam kerja sebagai tempat melanjutkan proses pembudayaan dan proses pendidikan yang akan menghasilkan sumber daya manusia unggul dengan daya saing tinggi," kata Habibie.

Sebelumnya, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab mengatakan usaha mewujudkan generasi 2045 bukan perkara mudah. Generasi 2045 merupakan generasi yang menandai satu abad bangsa ini.

"Sejak 2010 hingga 2035 Indonesia diperkirakan mengalami bonus demografi yakni populasi usia produktif yang paling besar sepanjang sejarah negeri ini," katanya.

Ia mengatakan, Indonesia pada periode itu akan melakukan investasi besar-besaran dalam bidang sumber daya manusia sehingga pada 2045 investasi tersebut diharapkan menuai hasil yang optimal.

"Hasil itu adalah terciptanya generasi berkarakter, produktif, unggul, kompetitif, dan peduli. Oleh karena itu generasi 2045 biasa disebut generasi emas," kata Ketua Umum Konaspi VII/2012 itu.

 


http://www.antaranews.com/berita/341623/habibie-pnt-pbt-dapat-tingkatkan-nilai-produk
 

Indonesia Jadi Tuan Rumah Global Youth Forum

Thu, 11/01/2012 - 08:41

JAKARTA: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan remaja tingkat internasional "Global Youth Forum" untuk membahas berbagai isu-isu terkini terkait generasi muda penerus bangsa.

Deputi Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Sudibyo Alimoeso di Jakarta, Rabu (31/10), mengatakan forum tersebut diselenggarakan  oleh Dana Kependudukan PBB atau United Nations Populations Fund (UNFPA) dan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BKKBN.

"Acaranya akan berlangsung di Nusa Dua Bali pada 4 hingga 6 Desember 2012," katanya.

Dia mengatakan, acara tersebut akan dihadiri sekitar 193 negara anggota perserikatan bangsa-bangsa. "Ada sekitar 1000 peserta dari 193 negara anggota PBB yang mewakili pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat sipil, mitra pembangunan internasional dan yang terpenting kawula muda," katanya.

Dia menambahkan, pertemuan tersebut akan membahas masalah kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keluarga dan kesejahteraan serta partisipasi penuh dalam masyarakat. (Ant/OL-2)

 


http://www.mediaindonesia.com/read/2012/11/01/359715/293/14/Indonesia-Jadi-Tuan-Rumah-Global-Youth-Forum
 

Wamenkeu minta K/L awasi pelaksanaan teknis proyek

Thu, 11/01/2012 - 08:32

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati meminta Kementerian Lembaga (K/L) untuk mengawasi pelaksanaan teknis proyek menjelang akhir tahun dalam upaya mempercepat penyerapan belanja modal.

"Penumpukan itu bukan hanya masalah disbursement (lambat pada triwulan IV), tapi yang harus kita perhatikan teknis di lapangannya sudah sejauh mana," katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut Anny, penumpukan realisasi belanja modal yang masih sering terjadi pada triwulan IV terjadi karena eksekusi proyek pada tataran teknis Kementerian Lembaga yang belum berjalan secara maksimal.

"Untuk itu, saat ini semua K/L sedang dimintakan untuk me-list kembali proses-proses pelaksanaan belanja infrastruktur atau belanja modal di K/L masing-masing itu sampai mana," ujarnya.

Anny mengatakan dengan adanya eksekusi proyek yang lambat maka penyerapan belanja modal jadi terhambat dan hal ini akan selalu terpantau oleh Tim Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA).

"Sekarang kita minta laporan per minggu, sebelumnya setiap dua minggu kita lakukan rutin, tapi menjelang akhir tahun monitoring harus makin dekat waktu pelaporannya," katanya.

Menurut Anny, penyerapan belanja modal saat ini lebih baik dibandingkan tahun lalu karena realisasi per 23 Oktober mencapai Rp69,9 triliun atau 41,5 persen dari pagu dalam APBN-Perubahan sebesar Rp168,7 triliun.

"Realisasi ini lebih tinggi dari realisasi belanja modal 2011 yang mencapai sebesar Rp50,7 triliun atau 36 persen dari pagu," katanya.

Anny mengharapkan proses penyiapan dokumen proyek Kementerian Lembaga dapat lebih baik tahun depan sehingga penyerapan belanja modal lebih cepat mulai awal tahun dan menjadi modal untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 6,8 persen.

"Kalau itu terakselerasi dengan baik itu sudah modal dasar bagi kita untuk support pertumbuhan ekonomi pada level 6,5 persen tahun ini dan 6,8 persen tahun depan bisa kita capai," katanya.

 Pada kesempatan yang sama, Anny juga memaparkan realisasi belanja pegawai per 23 Oktober yang mencapai Rp162,5 triliun atau 76,6 persen dari pagu Rp212,3 triliun dan belanja barang telah mencapai Rp82,6 triliun atau 44,3 persen dari Rp186,6 triliun.

Dengan demikian belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp654,9 triliun atau 61,1 persen dari pagu Rp1.069 triliun dan keseluruhan belanja negara mencapai Rp1.022,7 triliun atau 66,1 persen dari pagu Rp1.548,3 triliun.

"Sedangkan realisasi penerimaan dalam negeri telah mencapai Rp974,31 triliun atau 71,8 persen dari target APBN-Perubahan Rp1.357,38 triliun," kata Anny.

 


http://www.antaranews.com/berita/341477/wamenkeu-minta-kl-awasi-pelaksanaan-teknis-proyek

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok Selenggarakan Kongres Pertama

Thu, 11/01/2012 - 08:30

Beijing - Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-84, Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing bekerja sama dengan 28 pelajar dan pemuda Indonesia menyelenggarakan Kongres Pertama Pelajar dan Pemuda Indonesia. Kongres tersebut bertempat di Aula Serbaguna KBRI Beijing selama dua hari, yaitu pada 27 dan 28 Oktober 2012.

Kongres pemuda ini diselenggarakan Atase Pendidikan KBRI Beijing, dan didukung oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Guangzhou, Shanghai dan Hongkong. Kongres  dihadiri wakil organisasi mahasiswa dan kepemudaan Indonesia dari 17 kota di Tiongkok. Setiap individu yang mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah individu-individu yang tengah melatih diri dalam wadah organisasi pemuda dan pelajar, untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin nasional Indonesia masa mendatang.

Acara dibuka oleh Dubes RI Imron Cotan. Dalam sambutannya, Dubes Imron menyampaikan bahwa Pelajar dan Pemuda Indonesia selalu memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peranan pemuda dalam perjalanan sejarah bangsa dimulai dari pergerakan meraih kemerdekaan sebagaimana dicontohkan oleh pahlawan nasional Bung Karno dan Bung Hatta, hingga di era pembangunan saat ini. Oleh karena itu, kongres pelajar dan pemuda Indonesia yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Tiongkok ini merupakan history in the making.

Selanjutnya Dubes Imron juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat kurang lebih 10.000 pelajar dan mahasiswa Indonesia yang tengah menimba ilmu pengetahuan di Tiongkok dengan kecenderungan peningkatan jumlah setiap tahunnya. Besarnya minat pelajar Indonesia untuk menimba ilmu di Tiongkok merupakan bukti dari eratnya hubungan kedua negara, serta besarnya ilmu dan manfaat yang dapat diambil dari pengalaman di Negeri Panda ini. Terlebih saat ini perhatian dunia tertuju pada pergulatan antara Washington Consensus-based economy yang berbasis kepada market-driven economy dan freedom of expression, dengan Beijing Consensus-based economy yang berbasis kepada state-driven economy dan social harmony.

Menurutnya, pelajar Indonesia di Tiongkok sangat beruntung karena dapat melihat secara langsung praktik ‘Beijing Consensus’ dan dapat menarik pelajaran serta menerapkan lesson-learned and best practices dari Tiongkok sekembalinya ke tanah air nanti. Selain menimba ilmu pengetahuan dan melakukan pengamatan politik, ekonomi, sosial dan budaya Tiongkok, seyogyanya sebagai bagian integral bangsa, para pelajar dan pemuda juga menjadi mitra perwakilan RI dalam memperluas dan memperdalam foot-print budaya Indonesia di Tiongkok.  (DM, Sumber: KBRI Beijing)

 


http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/785

MAKRO EKONOMI: Genjot investasi lewat tax allowance

Thu, 11/01/2012 - 08:28

BANDUNG: Pemerintah berupaya menggenjot peningkatan investasi dari dalam dan luar negeri dengan menyosialisasikan tax allowance kepada pelaku usaha industri dan asosiasi pengusaha.

Tax allowance atau pemotongan pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang tertentu dan di daerah tertentu diatur lewat Peraturan Pemerintah no.52/2011. Peraturan pelaksanaanya melalui Peraturan Menteri Keuangan no.144/2012.
 
Asisten Deputi Menko Perekonomian Urusan Fiskal Sartono mengatakan sosialisasi ini baru dilaksanakan saat ini karena peraturan pelaksanaannya, Peraturan Menteri Keuangan no.144/PMK.011/2012, baru keluar bulan lalu.
 
"Tujuan dari fasilitas PPh ini sendiri yaitu mendorong investasi dan industri baru yang ada di Indonesia yang roadmapnya disusun Kementerian Perindustrian," katanya di sela-sela acara sosialisasi, Rabu (31/10/2012).
 
Sartono menjelaskan perubahan kedua dalam PP No.52/2011 mengenai fasilitas PPh untuk penanaman modal ini mendorong hilirisasi produk bahan mentah yang selama ini diekspor di antaranya pada sektor industri logam dan agribisnis.
 
"Yang mendapatkan fasilitas ini terus meningkat sejak penerbitan pertama PP ini tahun 2007. Jumlah bidang usaha yang menerima fasilitas ini pada 2011, yaitu 129 bidang usaha," tuturnya. (ra)

 


http://www.bisnis.com/articles/makro-ekonomi-genjot-investasi-lewat-tax-allowance

Indonesia butuh tambahan tujuh juta ton beras

Wed, 10/31/2012 - 14:33

Jakarta - Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Hermanto mengatakan Indonesia setidaknya harus menambah ketersediaan beras hingga tujuh juta ton pada 2025 - 2030 untuk mengantisipasi penambahan jumlah penduduk.

"Artinya, Indonesia harus menambah lebih dari satu juta hektare lahan sawah untuk mengantisipasi hal itu," kata Hermanto saat workshop bagi jurnalis media massa dan Kasubag Humas BKKBN se-Indonesia di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, berdasarkan estimasi laju pertumbuhan penduduk pada rentang waktu 2005 - 2010, yakni 1,3 persen. Jumlah penduduk 233,48 juta jiwa dengan tingkat konsumsi beras bruto 139,5 kilogram perkapita; kebutuhan beras mencapai 32,49 juta ton.

Sedangkan pada 2025-2030, laju pertumbuhan penduduk diperkirakan 0,92 persen. Asumsi lain, jumlah penduduk menjadi 286,02 juta jiwa dan tingkat konsumsi beras tetap 139,5 kilogram perkapita maka kebutuhan beras menjadi 39,8 juta ton.

Ia melanjutkan, permasalahan yang muncul, terjadi konversi lahan pertanian dengan kisaran 63 ribu hektare pertahun. "Kondisi ini terutama terjadi di Jawa, sentra produksi beras Indonesia," kata dia.

Pemerintah berupaya mengalihkan ke lokasi lain di luar Jawa untuk menambah luas lahan sawah, seperti Kalimantan. Namun, ungkap dia, harus diakui kondisi lahan-lahan baru itu juga tidak sesubur seperti di Pulau Jawa. Selain itu, status dari lahan yang dicadangkan untuk cetak sawah baru juga masih belum jelas.

"Di Kaltim misalnya, disebutkan 100 ribu hektare lahan siap untuk cetak sawah baru. Ternyata, yang bisa hanya dua ribu sampai tiga ribu hektare," kata dia.

Ia menegaskan, secara umum, Indonesia tidak mempunyai masalah dalam ketersediaan lahan. "Tetapi akses terhadap lahan yang jadi masalah," katanya.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka dibutuhkan pengaturan terhadap laju pertumbuhan penduduk dan konsumsi beras perkapita. "Sehingga program KB dan ketahanan pangan mempunyai kaitan yang sangat erat," katanya menegaskan.

Upaya lain yang dilakukan dengan menggencarkan diversifikasi pangan meski saat ini masih skala kecil sehingga harganya terbilang mahal.



"Pengadaan impor hanya untuk memperkuat cadangan beras nasional," kata Hermanto.
http://www.antaranews.com/berita/341347/indonesia-butuh-tambahan-tujuh-juta-ton-beras
 

Indonesia Akan Selenggarakan Pameran Industri Pertahanan Ke-5 INDO DEFENCE 2012 EXPO DAN FORUM

Wed, 10/31/2012 - 14:31

Jakarta, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan kembali akan menyelenggarakan pameran bergensi di bidang pertahanan “INDO DEFENCE 2012 EXPO & FORUM“ yang kelima yang merupakan pameran internasional industri peralatan pertahanan, 3 matra angkatan bersenjata dan kepolisian dengan tema “Building Roadmap for Defence Industry, Present and Futures”. Kegiatan Indo Defence 2012 Expo & Forum akan dilaksanakan bersamaan dengan Indo Aerospace Expo & Forum dan Indo Marine Expo & Forum. Kegiatan Indo Defence 2012 Expo & Forum akan berlangsung mulai tanggal 7 – 10 November 2012 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta.

Rencana penyelenggaraan kegiatan Indo Defence 2012 Expo & Forum tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan Dr. Pos M Hutabarat, Ph.D, dalam Konperensi Pers dengan Wartawan Selasa (30/10) di Balai Media Kemhan, Jakarta. Selain Dirjen Pothan Kemhan, hadir pula mendampingi Wamenhan dalam kesempatan tersebut Kapuskom Publik Kemhan Kolonel Kav. Bambang Hartawan, M.Sc, Direktur Teknologi Industri Pertahanan Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Sukimin S.IP, MM., dan Presdir Napindo Media Ashatama Herman Wiriadipoera.

Wamenhan mengatakan, pada penyelenggaraan Indo Defence 2012 Expo & Forum kali ini mengalami peningkatan dari penyelenggaraan sebelumnya dimana 50 negara telah dipastikan ambil bagian dalam pameran ini dimana 25 negara merupakan paviliun country.

Pameran yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali ini merupakan salah satu pameran industri pertahanan terkemuka di kawasan ASEAN. Dengan terselenggaranya INDO DEFENCE 2012 EXPO & FORUM, diharapkan mampu menjalin kerjasama antar industri pertahanan melalui kegiatan alih teknologi dan meningkatkan perekonomian melalui investasi, serta memberikan pengetahuan tentang perkembangan teknologi pertahanan terkini.

Sebanyak 600 perusahaan akan berpartisipasi dalam memamerkan teknologi terkini dari peralatan sistem pertahanan dan keamanan. Perusahaan-Perusahaan besar seperti    PT.Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT. Pindad, PT. LEN, Lundin, Lockheed Martin, Damen Schelde Naval Shipbuilding, DSME, EADS, Team Australia, Russian Technologies, Bel Tech Export, SSM, Ukrspecexport, Rheinmetall, Renault Trucks Defense dan banyak lagi akan menjadi peserta dalam pameran regional pertahanan terbaik “INDO DEFENCE 2012 EXPO & FORUM”.

Pameran direncanakan akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia dan dirancang dapat menampung lebih dari 20.000 pengunjung, praktisi industri pertahanan serta praktisi Militer. Kementerian Pertahanan akan mengkoordinasikan delegasi-delegasi dari dalam dan luar negeri untuk ikut serta dalam setiap event kegiatan pameran. Delegasi resmi dari luar negeri terdiri dari negara-negara seperti Brunei Darussalam, Philippines, Cambodia, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Rep. Azerbaijan, Royal Netherlands, Bosnia & Herzegovina, India, Rep. of Korea, France, Czech Republic, Turkey, China, Brazil, Rep. Congo, Ukraine, Pakistan, Qatar, Belarus, Ecuador & Iran.

Program-program menarik untuk para delegasi antara lain : Opening Ceremony, Courtessy Call, Gala Dinner, Technical Product Presentation dan Seminar serta Aerobatic show oleh Jupiter Aerobatic Team (JAT) TNI AU yang menggunakan 6 unit pesawat KT-1B dan Pegasus Team yang menggunakan helikopter EC 120B Colibri. Seminar dengan tema "Empowering Indonesia's Industry for Defence Modernization” akan diselenggarakan oleh Centre for National Security Studies (CNSS) dengan pembicara dari kalangan industri dalam dan luar negeri.

INDO DEFENCE 2012 EXPO & FORUM penting bagi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai forum untuk membangun pemahaman dan kerjasama militer regional, strategi kemitraan serta menjalin ikatan bisnis. Bagi Indonesia, event ini merupakan langkah untuk memperkuat industri pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Event bertaraf internasional ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan sebagai tuan rumah bekerjasama dengan PT. Napindo Media Ashatama dan sepenuhnya didukung antara lain oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara), Kepolisian, Kementerian Polhukam, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan (Bea Cukai).

INDO DEFENCE 2012 Expo dan Forum ini didukung oleh media massa antara lain Patriot, Wira, Suara Angkasa, Cakrawala, Palagan,  Asian Defence Journal (Official Publication), Army Recognition, Navy Recognition and Air Recognition (Official Online Show News Daily), dan media penunjang termasuk Perajurit, Kanwa Asian Defence & Kanwa Defence Review, Asian Military Review & Defence and Security of India, Military Technology & Naval Force, Jane’s Defence (IHS Global Limited), Defence Review Asia & Asia Pacific Defence Reporter, the Green Book, Project Cargo Network Ltd, Army & Navy Review Russia, Small Arms Defence Journal, Asia Defence and Diplomacy & Asian Airlines and Airports, Equip4ship.com & ship2yard.com (Studio IT), Exhibit Media, Shipping Gazette & Cargo Times, Indonesia Maritime Magazine, Orange Media Group, Defender Magazine dan O’channel sebagai media lokal.

 

 


http://www.dephan.go.id/kemhan/?pg=73&id=684

Indonesia Berpeluang Jadi Pusat Pengembangan Vaksin Dunia

Wed, 10/31/2012 - 12:40

Kuta, - Indonesia berpeluang besar untuk menjadi pusat pengembangan vaksin dunia melalui PT Bio Farma sebagai satu-satunya produsen vaksin di Tanah Air yang telah mengekspor vaksin ke 117 negara.

"Untuk negara muslim, kita nomor satu, peluangnya sangat besar," kata Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Iskandar, kepada pers di Kuta, Bali, Selasa(30/10/2012).

Menurut dia, di antara 14 negara berkembang produsen vaksin, Indonesia merupakan negara muslim yang memiliki kemampuan untuk memproduksi vaksin yang sangat dibutuhkan bagi dunia.

Jika dibandingkan Iran yang juga merupakan produsen vaksin di negara berkembang, peluang Indonesia sangat besar mengingat negara itu sedang mengalami kesulitan terkait embargo teknologi sehingga belum mampu untuk mendapatkan prakualifikasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Saat ini, lanjut Iskandar, Bio Farma dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah diakui WHO melalui parkualifikasi yang dilakukan sejak 1997.

Dengan prakualifikasi itu, produsen vaksin yang terpusat di Bandung, Jawa Barat itu memperoleh ijin untuk mengekspor vaksin ke seluruh dunia dengan kualitas tinggi namun dengan harga terjangkau khusunya bagi negara berkembang.

Vaksin polio merupakan salah satu vaksin unggulan dengan produksi mencapai 1,4 miliar dosis per tahun.

Dia menambahkan bahwa selain menjadi produsen vaksin dunia, Indonesia juga berpeluang menjadi pusat untuk penelitian, dan berperan sebagai mitra penelitian vaksin baru bagi negara berkembang.

Jelang pelaksanaan pertemuan ke-13 Jaringan Produsen Vaksin Negara-Negara Berkembang-DCVMN yang akan digelar di Kuta 31 Oktober hingga 2 November mendatang, Indoensia akan mengajak negara partisipan untuk berbagi pengalaman untuk menemukan teknologi baru dalam mengembangkan vaksin dalam memerangi penyakit menular baru.

"Kita belum mengembangkan vaksin HIV. Itu tidak mudah karena memerlukan teknologi yang tinggi, kita manfaatkan negara anggota untuk menghasilkan teknologi," ujar Iskandar.

Selain itu, Bio Farma yang didirikan pada tahun 1890 itu juga saat ini tengah fokus untuk memproduksi vaksin anti diare atau rotavirus dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. (Ant/Gs)

 


http://www.menkokesra.go.id/content/indonesia-berpeluang-jadi-pusat-pengembangan-vaksin-dunia

Kemandirian pangan kunci menjadi negara maju

Wed, 10/31/2012 - 12:38

Malang - Kemandirian pangan untuk memenuhi konsumsi nasional menjadi salah satu faktor sangat penting untuk melangkah menjadi negara maju, karena itu pemerintah bertekad bekerja keras untuk mencapai itu dengan menjadikan pangan sebagai fokus utama pekerjaan pemerintah.

"Kemandirian pangan menjadi salah satu kunci untuk menjadi negara maju, karena itu pemerintah akan bekerja "habis-habisan" untuk menggapai surplus pangan 10 jutat ton,"kata Menteri Perekonomian Hatta Rajasa dalam acara pengukuhan dirinya sebagai Ketua Dewan Pembina Kontak Tani Andalan Nasional (KTNA) di Pendopo Kabupaten Malang Jawa Timur, Rabu.

Dia mengatakan sebagai ujung tombak utama untuk mencapai kemandirian pangan yakni para petani dan nelayan, maka pemerintah berkewajiban mendorong dan melindungi petani agar mereka dapat mensejahterakan kehidupan keluarganya.

"Masalah kemandirian pangan bukan hanya masalah penyediaan pangan dan harganya saja tetapi juga bagaimana pemerintah mampu mensejahterakan petani dan keluarganya. Kita harus memproteksi petani misalnya dengan memberikan berbagai subsidi,"kata Hatta.

Sementara itu mengenai ancaman adanya konflik lahan antara petani dengan perusahaan besar, Hatta mengatakan pemerintah daerah harus mampu sedini mungkin mengantisipasi agar konflik lahan itu tidak terjadi.

Hatta menegaskan perusahaan besar tidak boleh masuk ke daerah jika mereka tidak memberikan "rahmat" bagi masyarakat sekitarnya termasuk petani. Jangan sampai masyarakat atau petani kehilangan akses kehidupan dengan masuknya perusahaan besar.

"Jangan biarkan petani kehilangan akses air, akses laut, akses tanah, mereka harus mendapat perlindungan dan perusahaan besar yang masuk harus dapat membawa kesejehateraan kepada para petani dan masyarakat sekitarnya,"kata Hatta.

Hatta menambahkan ada beberapa komoditi pangan yang menjadi perhatian utama pemerintah untuk mencapai kemandirian pangan. Diantaranya komoditi beras, gula, jagung, kedelai, sapi, dan ikan.

 


http://www.antaranews.com/berita/341336/kemandirian-pangan-kunci-menjadi-negara-maju

Hari Ini, Wamenkes Buka Jambore Pasien RSJ Se-Indonesia

Wed, 10/31/2012 - 12:37

MAGELANG – Puncak peringatan hari kesehatan jiwa sedunia (HKJS) dipusatkan dan digelar di RSJ Prof dr Soeroyo Magelang dengan ditandai penyelenggaraan Jambore dan Porkesremen (Pekan Olahraga dan Kesenian) Rabu (31/10) hingga Sabtu (3/10). Sore nanti Rabu (31/10) rencananya akan dibuka oleh Wakil Menteri Kesehatan Prof dr Ali Ghufron Mukti MSc PhD.

Dirut RSJ Magelang, DR dr Fidiansjah SpKJ MPH, mengatakan kegiatan adalah upaya menggugah kesadaran masyarakat akan masalah depresi yang kini ada di mana-mana dan bisa menjangkiti siapa saja. Menurutnya, pasien rehabilitasi dari berbagai rumah sakit dan pusat pengobatan gangguan jiwa seluruh Indonesia akan berkumpul di Magelang mengikuti Jambore dan Pokesremen.

Cabang yang dilombakan, futsal, bola voli, bulu tangkis, tenis meja dan catur. Selain itu juga lomba seni dan lomba dibidang religi. Selain itu para pasien juga akan mendisplai karya dan produk mereka. Dalam acara tersebut, lanjut dia, juga akan memecahkan rekor MURI membantik terpanjang yang dilakukan rehabilitant mental. Sebelumnya berbagai kegiatan bakti sosial juga dilakukan untuk memeriahkan HKJS.

Kegiatan bakti sosial itu, antara lain operasi katarak, papa smear, khitanan masal dan seminar. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, menurutnya diharapkan masyarakat lebih memahami dan mengerti tentang gangguan sakit jiwa sehingga bisa mendeteksi lebih dini.

"Gangguan jiwa tak hanya mengjangkiti orang miskin saja, orang kaya juga banyak karena mereka takut hartanya akan habis. Jadi semua masyarakat harus bisa mendeteksi gangguan jiwa melalui perilaku sehari-hari," ujarnya.

 


http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/10/31/134181/Hari-Ini-Wamenkes-Buka-Jambore-Pasien-RSJ-Se-Indonesia-

Batan Kembangkan Padi Dayang Rindu Melalui Rekayasa Genetik

Wed, 10/31/2012 - 08:29

MUSI RAWAS : Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) siap mengembangkan padi gogo varietas lokal asal Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan, bernama dayang rindu melalui rekayasa genetik.

"Batan sudah menyatakan kesiapannya untuk mengembangkan padi dayang rindu melalui rekayasa genetik dengan menggunakan teknologi nuklir," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Unggul (BBU) pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Musi Rawas, Gito Surono, Selasa (30/10).

Kesiapan Batan untuk mengembangkan padi gogo asal daerah itu yang memiliki aroma dan cita rasa khas tersebut, kata dia, diketahui dengan adanya pemberian benih padi tiga varietas hasil penemuan Batan ke BBU setempat untuk dikembangkan.

Ketiga varietas ini terdiri atas varietas mira-1, kemudian invari sidenok dan varietas bestari serta benih kedelai varietas mutiara-1.

Jika sudah ada komitmen dari pemerintah setempat atau kerja sama dengan perguruan tinggi, Batan akan segera menyiapkan tenaga ahli berikut peralatan laboratorium. Pengembangannya akan dilakukan melalui rekayasa genetik melalui penyinaran dengan energi nuklir, sehingga dapat memperpendek umur tanam atau genjah dari enam bulan menjadi empat bulan serta dapat ditanam di berbagai lokasi.

Selama ini padi dayang rindu hanya dapat tumbuh dengan baik di dua kecamatan dari 21 kecamatan di daerah itu, yakni Kecamatan Jayaloka dan Sukakarya. Kendati padi jenis ini dapat tumbuh subur di kecamatan lainnya, namun wangi aroma beras yang dihasilkan tidak sama dengan di dua kecamatan tadi.

Tidak heran jika beras dayang rindu asal daerah itu kerap dijadikan oleh-oleh untuk pejabat dari pemerintah pusat saat berkunjung ke daerah ini, selain berasnya pulen juga beraroma wangi.

Di pasaran lokal beras dayang rindu dijual petani Rp10.000 per kilogram dan biasanya sebelum panen jauh-jauh hari sudah dipesan oleh pembeli baik dari Kabupaten Musi Rawas maupun daerah lainnya. (Ant/OL-9)



http://www.mediaindonesia.com/read/2012/10/30/359386/291/7/-Batan-Kembangkan-Padi-Dayang-Rindu-Melalui-Rekayasa-Genetik
 

Demi Keselamatan, Sertifikasi Pegawai PT KA Berstandar Internasional

Wed, 10/31/2012 - 08:26

YOGYAKARTA: Dari sekian banyak kecelakaan kereta api, 24 persen kecelakaan disebabkan oleh sumber daya manusia. Untuk itu, PT KAI pun memberi sertifikasi kepada petugas perkereta apian, termasuk masinis.

"Sertifikasi berlaku selama empat tahun dan setiap tahunnya dilakukan penyegaran," terang Hermanto Dwiatmoko, Direktur Keselamatan Perkeretapian Dirjen Perkeretapian Kementrian Perhubungan, di Kota Yogyakarta, Selasa (30/10).

Untuk mendapatkan sertifikat, mereka harus lulus dari tes-tes yang diberikan, yang meliputi, uji teori, wawancra, tes kesehatan, hingga uji praktik. Sertifikat tersebut yang diakui negara berlaku internasional.

Ia menjelaskan, kecelakaan yang terjadi setiap tahunnya terus menurun. Pada 2010, kecelakaan yang terjadi 42 kejadian dan 2011 kecelakaan yang terjadi 33 kejadian. Untuk 2012 ini, kecelakaan sampai Oktober yang terjadi 25 kejadian.

Hermanto juga mengungkapkan, jika terjadi kecelakaan, sertifikat tersebut akan dibekukan sampai Komite Nasional Keselamatan  Transportasi (KNKT) menyelesaikan penyelidikan yang biasanya berlangsung 3-6 bulan. Apabila dinyatakan bersalah dan telah ada ketetapan hukum, sertifikat dan Smart Card atau sejenis SIM, akan dicabut.

Total sertifikat yang telah diberikan mencapai 10 ribuan, antara lain terdiri dari Sertifikat Masinis sebanyak 3027, asisten masinis 1333, Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) sebanyak 2594, Penjaga Perlintasan 2625, tenaga pemeriksa sarana sebanyak 855. (AT/OL-2)

 


http://www.mediaindonesia.com/read/2012/10/31/359454/4/2/Demi-Keselamatan-Sertifikasi-Pegawai-PT-KA-Berstandar-Internasional
 

Kemdikbud Gelar Puncak Bulan Bahasa dan Sastra

Wed, 10/31/2012 - 08:24

Jakarta --- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan  acara Puncak Bulan Bahasa dan Sastra 2012 di Gedung Samudera, Rawamangun Jakarta, Selasa, (30/10). Berbagai telah dilaksanakan selama satu bulan pada bulan Oktober 2012 ini, mengangkat tema "Bahasa Indonesia Perekat Kerukunan  Hidup Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara".

Dalam sambutanya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Mahsun mengatakan, bahasa adalah sarana komunikasi bagi masyarakat yang menyepakatinya. Dengan dasar tersebut, bahasa diidentifikasikan seperti organisme. “Oleh karena itu bahasa memiliki arti yang penting bagi kehidupan kita, karena Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan kita" kata Mahsun.

Tujuan bulan bahasa dan sastra 2012 adalah menumbuhkembangkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Hal itu mengingat bahwa tatanan kehidupan global yang dihadapi saat ini mengharuskan semua komponen masyarakat  untuk lebih memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bulan bahasa dan sastra tahun ini melibatkan siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pemberian Penghargaan Adibahasa, penilaian penggunaan bahasa Indonesia di media massa cetak (tingkat nasional), debat bahasa antarmahasiswa se-Jabodetabek dan Banten, pemilihan Duta Bahasa (tingkat Nasional), parade mural cinta Bahasa Indonesia, sayembara penulisan proposal penelitian kebahasaan dan kesastraan ( tingkat nasional),  sayembara penulisan cerpen remaja (tingkat nasional), lomba keterampilan berbahasa Indonesia bagi peserta BIPA ( tingkat nasional), dan festival musikalisasi puisi bagi siswa SLTA se-Jabodetabek. (JR-RM)

 


http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/781

Pengembang Di daerah Optimis KPR FLPP Tingkatkan Penjualan Rumah

Tue, 10/30/2012 - 14:18

BANDUNG - Para pengembang perumahan sejahtera tapak di  daerah khususnya di wilayah Bandung optimis program bantuan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) Kemenpera dapat meningkatkan penjualan rumah. Suku bunga rendah 7,25 persen dan angsuran yang ringan selama masa tenor hingga 20 tahun diharapkan lebih mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli rumah yang dibangun pengembang.

Pengembang dari PT Sentrad Naluri Kreasi, Dedi Anyar menyatakan, saat ini pihaknya tengah membangun perumahan Rancak Ekek Permai 2. Di perumahan tersebut rencananya akan dibangun sekitar 3.500 rumah sejahtera tapak di atas lahan seluas 35 hektar (ha). Adanya program bantuan pembiayaan KPR FLPP dari Kemenpera tentunya bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengangsur cicilan KPR.

“Target pembangunan rumah per tahun sekitar 400 unit. Mudah-mudahan dengan KPR FLPP dari Kemenpera penjualan rumah sejahtera tapak di Bandung bisa lebih meningkat lagi. Apalagi masih banyak masyarakat di Bandung yang memerlukan rumah yang harganya murah dan terjangkau,” ujarnya saat menerima kunjungan dari tim dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Bandung akhir pekan lalu.

Tipe rumah yang dikembangkan oleh pihaknya antara lain tipe 36/ 60 dan tipe 36/ 72. Harga rumah yang dijual berkisar antara Rp 68 juta hingga Rp 69 juta. Sebanyak 150 unit rumah telah mendapat subsidi dari Kemenpera. Selain itu pihaknya juga menerima bantuan Dana Alokasi Khusus Perumahan tahun 2012 untuk pembangunan pompa air satu unit, jalan, saluran air dan penerangan jalan umum dari Kemenpera.
 
“Angsuran rumah untuk KPR yang harus dibayar cukup ringan. Untuk masa angsuran 10 tahun hanya Rp 650.000 dan 15 tahun sekitar Rp 560.000,” terangnya.
 
Hal senada juga disampaikan oleh pengembang dari PT Puteraco, Sutisna. Menurut pengembang perumahan Pondok Permai Lestari di Bandung Timur tersebut, KPR FLPP akan sangat membantu para buruh yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni. Apalagi lokasi perumahan yang dibangun saat ini berdekatan dengan beberapa pabrik tekstil dan garmen sehingga banyak buruh-buruh yang ingin tinggal dengan tempat kerjanya.

“Kami berencana membangun sekitar 700 unit rumah tipe 36/ 60 dan tipe 38/ 72 di atas lahan seluas 8 ha. Saat ini setidaknya telah terbangun sekitar 550 rumah. Kebanyakan pembeli perumahan ini bekerja di pabrik yang berada tidak terlalu jauh dari perumahan sehingga mereka akan sangat terbantu dengan KPR FLPP,” tandasnya.

 


http://www.kemenpera.go.id/?op=news&act=detaildata&id=1432

Mendagri": Baru 14 Provinsi RTRWP Rampung

Tue, 10/30/2012 - 12:25

PEKANBARU: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) seluruh provinsi belum terselesaikan. Diketahui tak lebih dari 14 provinsi dari 33 provinsi yang ada di Indonesia sudah menyelesaikan RTRWP. Hal ini sampaikan Mendagri RI Gamawan Fauzi di Pekanbaru.

 

"Seharusnya  tata ruang provinsi itu sudah selesai bulan April 2010. Semuanya seluruh Indonesia menurut amanat Undang-Undang,hingga saat ini baru 14 provinsi yang sudah selesai disahkan RTRWP-nya, Berarti kita masih 19 lagi harus selesai".

Kedatangan Mendagri bersama tim dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)  Se-Indonesia ke Riau guna membahas RTRWP. "Kita datang ke Riau ini juga akan membahas bagaimana mempercepat RTRWP sebab jika tidak disegerakan akan dapat menghambat proses pembangunan,"ungkapnya.

Pasalnya, pembangunan akan ditentukan berdasarkan hasil RTRWP dari seluruh provinsi. Disamping itu, Ketua Bappeda Riau Ramli Walid membenarkan bahwa dalam pertemuan BKPRD Se-Indonesia akan membahas percepatan pengesahan RTRWP tersebut.

"Besok kita memang akan membahas percepatan pengesahan RTRWP agar tidak berlarut-larut.Semoga besok sudah ada gambarannya,"imbuh Ramli menjelaskan. (ur)

sumber: http://www.riau.go.id/index.php?/ind/vnews/13/2002

Dubes Finlandia Jumpa Gubri Bahas Peluang Investasi

Tue, 10/30/2012 - 12:18

PEKANBARU: Duta Besar Finlandia Kaisauer kemaren menjumpai Gubernur Riau HM Rusli Zainal membicarakan ketertarikan 14 perusahaan Finlandia untuk mengolah Bio Energi di Riau. Pertemuan digelar di Gedung lantai 9 Komplek kantor Gubernur.

 

Dalam kesempatan ini, Kai mengaku pihaknya sangat tertarik mengolah potensi Bio Energi di dua daerah di Indonesia, yakni di Kalimantan dan Riau, dimana kedua daerah ini menghasilkan limbah dari Palm Oil dan Sagu.

"Kami sangat tertarik dengan Palm Oil karena bisa ditranspormasi menjadi Bio Energi," ungkapnya. Menurut dia, Riau sangat berpotensi untuk itu.

Sementara itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal mengaku permanfaatan Bio Energi merupakan mimpinya sejak dulu untuk memberikan nilai tambah dari limbah Palm Oil yang terbuang percuma. "Ini mimpi saya sejak dulu, Riau memiliki potensi besar namun tidak bisa dimanfaatkan maksimal," ujarnya.

Diakuinya, saat ini telah ada pengolahan Bio Energi seperti di Selat Panjang, dimana sagu diolah menjadi Bio Mas. Dan apa yang direncanakan saat ini merupakan keinginan pemprov Riau memanfaatkan kelapa sawit secara maksimal.(mr)
 
Sumber: http://www.riau.go.id/index.php?/ind/vnews/7/2000